Analisis Pembangunan Ekonomi Daerah (Kota Tarakan)

PEREKONOMIAN INDONESIA

ANALISIS PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

KOTA TARAKAN, KALIMANTAN UTARA

“Tugas ini disusun guna memenuhi Ujian Tengah Semester Perekonomian Indonesia”

 Dosen Pengampu : Fauziah, MM

DISUSUN OLEH  :

Dinda Ayu Wulan Maghfiroh       (15510082)

MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kondisi perekonomian secara makro baik sebuah negara maupun daerah sangat diperlukan untuk ditinjau dan dievaluasi karena berkaitan dengan arah pembangunan ekonomi dan dalam menjaga stabilitas ekonomi. Pembangunan ekonomi diarahkan dengan maksud untuk menjaga dan memelihara perkembangan serta pertumbuhan sebagaimana yang diharapkan; di mana bagi setiap negara maupun daerah lazimnya dicantumkan dalam indikator utama pembangunan. Stabilitas perekonomian secara makro penting untuk secara kontinyu dijaga dan dipelihara agar tidak mengganggu perjalanan pembangunan ekonomi.

Perekonomian daerah secara makro biasanya diupayakan untuk dikondisikan pada suatu tingkat perkembangan dalam rangka mencapai target pembangunan yang ditetapkan. Sebagai contoh: dalam berbagai dokumen perencanaan baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan daerah maupun yang telah dikondisikan pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan daerah beberapa indikator ekonomi makro seperti antara lain: PDB/PDRB, pendapatan perkapita, distribusi pendapatan, pengangguran vs kesempatan kerja, kemiskinan, target inflasi, dan investasi. Khususnya Kota Tarakan disamping keterkaitan dari tingkat nasional, juga harus dipadukan dengan tingkat Provinsi.

Sehubungan dengan uraian di atas, dalam rangka mendukung perkembangan perekonomian daerah, penulisan ini akan menyajikan analisis data perekonomian regional khususnya  Pemerintah Kota Tarakan.

2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana otonomi daerah di Kota Tarakan?
2. Bagaimana nilai PDRB Kota Tarakan dalam 5 tahun terakhir?
3. Bagaimana distribusi pendapatan dan kemiskinan di Kota Tarakan?
4. Bagaimana nilai APBN Kota Tarakan dalam 5 periode ini?
5. Bagaimana perkembangan sektor pertanian di Kota Tarakan?
6. Bagaimana pembangunan ekonomi daerah di Kota Tarakan?
7. Apa saja permasalahan utama kondisi ekonomi di daerah Tarakan dan bagaimana solusinya?

3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui otonomi daerah di Kota Tarakan
2. Untuk mengetahui nilai PDRB Kota Tarakan dalam 5 tahun terakhir
3. Untuk mengetahui distribusi pendapatan dan kemiskinan di Kota Tarakan
4. Untuk mengetahui nilai APBN Kota Tarakan dalam 5 periode ini
5. Untuk mengetahui perkembangan sektor pertanian di Kota Tarakan
6. Untuk mengetahui pembangunan ekonomi daerah di Kota Tarakan
7. Untuk mengetahui permasalahan utama kondisi ekonomi di daerah Tarakan dan bagaimana solusinya

BAB II

ISI

1. Analisis Otonomi Daerah

Otonomi daerah berasal dari kata Oto (auto) yang berarti sendiri dan Nomoi (nomos) yang beratiaturan/Undang-undang yang berarti mengatur sendiri, wilayah atau bagian negara atau kelompok yang memerintah sendiri. Dalam tata perintahan otonomi diartikan sebagai mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri.

Otonomi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18 menyatakan otonomi daerah merupakan prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (menegaskan pemerintah daerah adalah pemerintah otonomi dalam NKRI).

Dalam UUD 1945 Pasala 18 juga menjelaskan bahwa dalam otonomi daerah tidak boleh melebihi batas-batas yang telah ditentukan negara sebagai aturan nasional yaitu, urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat (politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal, agama).

Tarakan atau juga dikenal sebagai Bumi Paguntaka, berada pada sebuah pulau kecil yang terletak di bagian utara sebelah timur Pulau Kalimantan, sekarang masuk Provinsi Kalimantan Utara. Semboyan dari kota Tarakan adalah Tarakan Kota (Bersih, Aman, "BAIS" Indah, Sehat dan Sejahtera).

Letak dan posisi yang strategis telah mampu menjadikan kecamatan Tarakan sebagai salah satu sentra Industri di wilayah Kalimantan Timur  bagian utara (sekarang Kalimantan Utara) sehingga Pemerintah perlu untuk meningkatkan statusnya menjadi Kota Administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 1981.

Kebijakan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan kebijakan yang lahir dalam rangka menjawab dan memenuhi tuntutan reformasi akan demokratisasi hubungan pusat dan daerah serta upaya pemberdayaan daerah. Otonomi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dipahami sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan di sini bahwa inti dari Otonomi Daerah adalah demokratisasi dan pemberdayaan. Demokratisasi yang ingin dimunculkan adalah dalam upaya mewujudkan good governance. Dengan otonomi daerah dapat mengubah perilaku sebagian masyarakat Indonesia yang sebelumnya hanya terfokus pada pemerintah pusat.

Pemekaran daerah di Indonesia menurut UU no. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Desentralisasi merupakan salah satu elemen penting dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, yaitu pembentukan daerah yang pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat kesejahteraan masyarakat dan Daya Saing Daerah.

Pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonomi baru semakin marak sejak disahkannya UU No 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No 32 Tahun 2004. Hingga Desember 2008 telah terbentuk 215 daerah otonom baru yang terdiri dari tujuh provinsi, 173 kabupaten, dan 35 kota. Dengan demikian total jumlahnya mencapai 524 daerah otonom yang terdiri dari 33 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota. Berikut adalah pemekaran kabupaten dan kota di Indonesia yang sebenarnya sudah berlangsung sejak 1991 (Sumber : Kemendagri.go.id)

Tarakan ini merupakan salah satu kota dari privinsi yang baru dibentuk oleh Indonesia, yakni Kalimantan Utara sebagai bentuk pemekaran daerah. Salah satu daerah otonom baru (DOB) yang disahkan oleh DPR menjadi provinsi ke 34 di Indonesia. Provinsi baru ini diharapkan dapat mencegah pencaplokan pulau-pulau Indonesia oleh Malaysia. Salah satu alasan pengesahan kebijakan ini adalah untuk memperpendek rentang kendali pemerintah kepada masayarakat di Kalimantan utara sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Sehingga diharapkan bisa mengangkat harkat dan martabat masyarakat tidak saja masyarakat Kalimantan Utara, tetapi masyarakat Indonesia secara umum.

Khusus pembentukan Provinsi Kalimatan Utara, yang menjadi provinsi ke-34 di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia, Komisi II berharap pencaplokan pulau seperti terjadi pada tahun 2002 tidak akan terjadi lagi. Berdasarkan prinsip efektifitas, perlu adanya tindakan nyata dari pemerintah yang berdampak pada rawannya pencaplokan daerah baik darat maupun laut.

2. Analisis PDRB

Perencanaan pembangunan ekonomi, memerlukan bermacam data statistik sebagai dasar dalam menentukan strategi kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa kini, serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, memeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin. 

Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik Pendapatan Nasional/Regional secara berkala, untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional atau regional khususnya di bidang ekonomi.   Angka-angka pendapatan nasional/regional dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau nonresiden. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil). 

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Adapun ruang lingkup kategori dan sub kategori dalam laporan PDRB diantaranya adalah:

1. Pertanian, kehutanan, dan perikanan

a.       Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa pertanian

b.      Kehutanan dan Penebangan Kayu

c.       Perikanan

2. Pertambangan dan Penggalian

a.       Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi

b.      Pertambangan Batu-bara dan Lignit

c.       Pertambangan Bijih Logam

d.      Pertambangan dan Penggalian Lainnya

3. Industri Pengolahan

a.       Industri Pengolahan Batubara dan Pengilangan Minyak dan Gas Bumi

b.      Industri Makanan dan Minuman

c.       Industri Pengolahan Tembakau

d.      Industri Tekstil dan Pakaian Jadi

e.       Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki

f.       Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus, dan Barang Anyaman

g.      Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan, dan Reproduksi Media Rekam

h.      Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional

i.        Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik

j.        Industri Barang Galian Bukan Logam

k.      Industri Logam Dasar

l.        Industri Barang Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik, dan Peralatan Listrik

m.    Industri Mesin dan Perlengkapan

n.      Industri  Alat Angkutan

o.      Industri Furnitur

p.      Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi, dan Pemasangan Mesin dan Peralatan

4. Pengadaan Listrik dan Gas

a.       Ketenagalistrikan

b.      Pengadaan Gas dan Produksi Es

5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang
6. Konstruksi
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

a.       Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor

b.      Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor

8. Transportasi dan Pergudangan

a.       Angkutan Rel

b.      Angkutan Darat

c.       Angkutan Laut

d.      Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

e.       Angkutan Udara

f.       Jasa Penunjang Angkutan, Pergudangan dan Pos dan Kurir

9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

a.       Penyediaan Akomodasi

b.      Penyediaan Makan dan Minum

10. Informasi dan Komunikasi
11. Jasa Keuangan dan Asuransi

a.       Jasa Perantara Keuangan

b.      Asuransi dan Dana Pensiun

c.       Jasa Keuangan Lainnya (Pegadaian, lembaga pembiayaan, dll)

d.      Jasa Penunjang Keuangan (Bursa efek, manajemen investasi, dll)

12. Real Estat
13. Jasa Perusahaan
14. Administrasi Pemerintah; Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
15. Jasa Pendidikan
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
17. Jasa Lainnya (Kesenian, hiburan, dll)

Gejolak pasar global yang terjadi mulai tahun 2013, secara langsung telah memberikan dampak terhadap perekonomian Kota Tarakan.  Hal ini dapat dilihat dari penciptaan nilai PDRB di Kota Tarakan, meskipun  meningkat namun tidak setinggi peningkatan periode sebelumnya. Secara total (dengan migas) PDRB Kota Tarakan yang tercipta pada tahun 2015 mencapai 21,3 triliun rupiah dan jika komoditi minyak dan gas bumi (migas) dihilangkan (PDRB Tanpa Migas) mencapai 20,3 triliun rupiah. Secara riil ekonomi Tarakan masih tumbuh 3,98 persen (dengan migas) atau 4,22 persen (tanpa migas).

1.      Struktur Ekonomi

      Kota Tarakan sebagai kota pendidikan, perdagangan dan jasa, struktur perekonomian Kota Tarakan tidak lagi didominasi oleh usaha berbasis sumberdaya alam, melainkan didominasi usaha sekunder dan tersier, hal ini terlihat dari besarnya peranan masing-masing Lapangan Usaha ini terhadap pembentukan PDRB Kota Tarakan. Sumbangan terbesar pada tahun 2015 dihasilkan oleh Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor (21,21%), Lapangan Usaha Konstruksi (14,60%), Lapangan Usaha  Transportasi dan Pergudangan (13,52%); Lapangan Industri Pengolahan, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, dimana masing-masing memberikan kontribusi lebih dari 10 persen, sedangkan kategori lapangan usaha lainnya peranan kurang dari 8 persen.

2.      Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kota Tarakan sejak tahun 2010-2015 selalu meningkat, namun demikian laju pertumbuhannya sedikit berfluktuatif. Pada tahun 2010-2011 mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu 11,49 persen, tahun 2012 mengalami sedikit perlambatan menjadi 10,08 persen, tahun 2013 lebih melambat lagi dibandingkan tahun 2012 menjadi 7,67 persen. Sedangkan dalam 2 tahun terakhir juga masih mengalami perlambatan; menjadi 7,64 persen pada tahun 2014 dan tahun 2015 menjadi 3,98 persen (dengan migas) dan 4,22 persen (tanpa migas).

Selama tahun 2015, ada 7 Kategori mengalami pertumbuhan lebih dari 5 persen; ada 8 kategori pertumbuhannya dibawah 5 persen dan ada 2 kategori yang mengalami kontraksi. Pertumbuhan ekonomi tertinggi  dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Pendidikan sebesar 8,02 persen. Disusul pertumbuhan Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,53 persen; Transportasi dan Pergudangan dan Jasa Lainnya masing-masing tumbuh 6,90 persen dan 6,42 persen pada tahun 2015. Demikian juga Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dan Informasi dan Komunikasi juga tumbuh positif diatas 6 persen. Sedangkan 2 kategori yang mengalami kontraksi yaitu Jasa perusahaan dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, masing-masing tumbuh minus 2,59 persen dan 1,24 persen.

3.      PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan salah satu indikator yang diturunkan dari angka PDRB. Angka tersebut di dapat dengan cara membagi angka PDRB suatu tahun dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang ada di di daerah itu. PDRB Perkapita yang menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk bukanlah alat untuk mengukur kesejahteraan karena nilai PDRB tersebut belum tentu dimiliki oleh penduduk wilayah tersebut.

Pada tahun 2015, PDRB perkapita Kota Tarakan mencapai 90,42 juta rupiah (dengan migas) dan 86,18 juta rupiah (tanpa migas). Pertumbuhan PDRB perkapita dari 2010-2015 selalu mengalami peningkatan. Ini berarti bahwa perekonomian Kota Tarakan terus berkembang seiring dengan perkembangan penduduknya.

Tabel dibawah ini memperlihatkan nilai PDRB perkapita menurut lapangan usaha. Nilai tersebut di dapat dengan cara membagi masing-masing nilai tambah bruto pada setiap lapangan usaha dengan penduduk pertengahan tahun. Terlihat bahwa nilai PDRB per kapita Kota Tarakan mayoritas disumbang oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; Transportasi dan Pergudangan; Industri Pengolahan dan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

• Analisis Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan

Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan merupakan sebuah realita yang ada di tengah-tengah masyarakat dunia baik di Negara yang maju maupun Negara berkembang yang juga merupakan isu penting untuk di tinjau dan perlu adanya berbagai upaya dari pemerintah dalam mengambil kebijakan guna meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat, serta peningkatan taraf hidup masyarakat melalui berbagai macam usaha dalam rangka peningkatan distribusi pendapatan dari berbagai macam aspek yang ada.

Masalah distribusi pendapatan telah lama menjadi persoalan yang rumit dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh sejumlah Negara-negara berkembang seperti di Indonesia. Masalah distribusi pendapatan ini mengandung dua aspek. Aspek pertama adalah bagaimana menaikkan kesejahteraan masyarakat yang masih berada dibawah garis kemiskinan, sedangkan aspek yang kedua adalah pemerataan pendapatan secara menyeluruh dalam arti mempersepit perbedaan tingkat pendapatan antar penduduk.

Salah satu cara dalam meningkatkan distribusi pendapatan adalah dengan adanya pelaksanaan pembangunan ekonomi Gant Suryono, 2001 menyatakan, bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk atau suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Oleh karena itu perlu adanya pelaksanaan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan dan dilakukan dengan baik, sebab dengan pelaksanaan pembangunan ekonomi, akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan distribusi pendapatan bagi masyarakat.

Kota Tarakan terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata provinsi (low growth, less pro-poor). Kinerja pembangunan daerah tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produkvititas sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar dari golongan miskin. Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai kebijakan dan program pengurangan kemiskinan.

Jumlah penduduk total di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2012 mencapai 571.551 jiwa. Penduduk terbanyak berada di Kota Tarakan yang mencapai 210.504 jiwa yang diikuti oleh Kabupaten Nunukan (154. 308 jiwa), Bulungan (121.323 jiwa), Malinau (68.337 jiwa) dan terakhir Tana Tidung (17.079 jiwa). 

Laju pertumbuhan penduduk di Kota Tarakan rata-rata mencapai 3.9% per tahun pada periode 2010-2012. Tingginya laju pertumbuhan penduduk kota Tarakan menggambarkan tingkat imigrasi yang tinggi dipicu oleh tumbuhnya kegiatan ekonomi di Kota tersebut. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi akan memicu permintaan terhadap lahan, sehingga hal ini perlu memperoleh perhatian karena semakin terbatasnya lahan di Kota Tarakan. Total angkatan kerja Kota Tarakan mencapai 93.800 jiwa atau sekitar 36% dari total angkatan kerja Provinsi Kalimantan Utara. Sedangkan dari sisi angka pengangguran, Kota Tarakan memiliki tingkat pengangguran 8,26% (7.748). Berikut adalah tabel yang menggambarkan jumlah penduduk yang miskin di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Utara, dimana jumlah tertinggi terdapat di Kota Tarakan sebanyak, 17,66 ribu pada tahun 2014.

Ketimpangan pendapatan dalam pendistribusiannya menyebabkan terjadi kesenjangan antar golongan pendapatan, dimana besar kecilnya pendapatan yang diterima tentu sangat berpengaruh pada pola kehidupan masyarakat yang ada di Kota Tarakan. Dengan adanya perbedaan dalam pendistribusian pendapatan tingkat pendapatan masyarakat akan berbeda-beda pula pengeluaran tiap keluarga yang pada akhirnya akan berpengaruh pada jumlah pendapatan masing-masing masyarakat sesuai klasifikasi pola mata pencaharian.

Berikut adalah tingkat kemiskinan dan pengangguran di Kota Tarakan pada tahun 2009-2013:

Tahun	Kemiskinan	Pengangguran
(1)	(2)	(3)
2009	9,65	9,11
2010	10,23	9,45
2011	8,41	10,14
2012	7,95	8,26
2013	7,90	7,09

• Analisis Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (APBD)

Evaluasi APBD secara keseluruhan dilakukan untuk mendapatkan hasil analisis yang menunjukkan relevansi dan efektivitas APBD dalam penanggulangan kemiskinan. Analisis dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap besaran APBD dengan melihat struktur anggaran yang menyangkut besaran pendapatan dan belanja, sumber-sumber pendapatan, kapasitas fiskal, derajat otonomi fiskal, dan pembagian proporsi belanja APBD antara belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Dari kapasitas fiskal dan derajat otonomi fiskal yang ditunjukkan dengan besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka dapat terlihat kemandirian suatu daerah. Artinya, semakin mandiri suatu daerah maka semakin kecil ketergantungan daerah terhadap transfer pemerintah pusat sehingga daerah bias lebih fleksibel dalam perencanaan dan penganggaran untuk menjalankan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Struktur APBD dianalisis menurut perkembangan pendapatan dan belanja dalam beberapa tahun serta melihat komposisi komponen pendapatan maupun belanjanya.

Berikut ini adalah tabel rincian APBD Kota Tarakan tahun Anggaran 2015:

Dengan melihat komposisi tersebut maka keberlanjutan pembiayaan program dan/atau kegiatan akan berjalan secara efektif, dan secara garis besar dapat dilihat kemampuan Pemerintah Kota Tarakan dalam membiayai program dan/atau kegiatan serta memilih kebijakan belanjanya secara efektif meskipun belum dapat dilihat ketepatan dalam perspektif penanggulangan kemiskinan. Ketepatan tersebut akan dilihat dari berapa jumlah belanja sosial (Bansos), belanja investasi dan lain-lain.

• Perkembangan Sektor Pertanian dan Industry

Hasil ST2013 (Sensus pertanian 2013) menunjukkan bahwa usaha pertanian di Kota Tarakan didominasi oleh jenis usaha rumah tangga. Hal ini tercermin dari besarnya jumlah rumah tangga usaha pertanian jika dibandingkan dengan perusahaan pertanian berbadan hukum atau usaha pertanian lainnya, yaitu selain rumah tangga dan perusahaan pertanian berbadan hukum.  Jumlah rumah tangga usaha pertanian di Kota Tarakan hasil ST2013 tercatat sebanyak 7.629 rumah tangga, meningkat sebesar 27,36 persen dari hasil Sensus Pertanian 2003 (ST2003) yang tercatat sebanyak 5.990 rumah tangga. Sedangkan jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum hasil ST2013 di Kota Tarakan tercatat sebanyak 10 perusahaan.  

Berdasarkan hasil ST2013, Kecamatan Tarakan Timur tercatat sebagai kecamatan dengan jumlah rumah tangga usaha pertanian terbanyak, yaitu sebanyak 2.671 rumah tangga. Sedangkan Kecamatan Tarakan Tengah tercatat sebagai kecamatan dengan jumlah rumah tangga pertanian paling sedikit yakni sebesar 1.123 rumah tangga. Peningkatan jumlah rumah tangga usaha pertanian terbesar terjadi di Kecamatan Tarakan Utara, dengan pertumbuhan jumlah rumah tangga usaha pertanian sebesar 71,46 persen.

ST2013 mencatat bahwa jumlah rumah tangga usaha pertanian terbanyak di Kota Tarakan adalah di Subsektor Perikanan baik budidaya perikanan maupun penangkapan ikan. Jumlah rumah tangga usaha pertanian Subsektor Perikanan (budidaya ikan) adalah sebanyak 3.300 rumah tangga dan jumlah rumah tangga usaha pertanian Subsektor Perikanan (penangkapan ikan) adalah sebanyak 2.146 rumah tangga. 

Subsektor Kehutanan memiliki jumlah rumah tangga usaha paling sedikit diantara subsektor lainnya di Sektor Pertanian. Subsektor Kehutanan terdiri dari kegiatan Budidaya Tanaman Kehutanan, Penangkatan Satwa/Tumbuhan, serta Pemungutan Hasil Hutan dan Penangkapan Satwa dimana secara keseluruhan hasil ST2013 menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga usaha Subsektor Kehutanan sebanyak 82 rumah tangga. 

Penurunan jumlah rumah tangga usaha pertanian terbesar hasil ST2013 dibandingkan ST2003 terjadi di Subsektor Jasa Pertanian, yang mencapai 31,97 persen (234 rumah tangga). Sedangkan pada periode yang sama, Subsektor Peternakan mengalami peningkatan jumlah rumah tangga usaha pertanian tertinggi, yaitu tercatat sebesar 122,61 persen (949 rumah tangga).

1. Subsektor Tanaman Pangan

Usaha Subsektor Tanaman Pangan meliputi usaha tanaman padi dan palawija. Berdasarkan hasil ST2013, diketahui bahwa rumah tangga tanaman pangan di Kota Tarakan didominasi oleh rumah tangga yang mengelola palawija. Di Kota Tarakan, pada subsektor tanaman pangan didominasi oleh rumah tangga usaha pertanian yang mengelola komoditas palawija yakni sebanyak 801 rumah tangga. Sedangkan rumah tangga yang mengelola tanaman pangan di Kota Tarakan hanya sebanyak 38 rumah tangga.

Secara umum, Kecamatan Tarakan Utara merupakan kecamatan yang memiliki banyak rumah tangga pertanian yang mengusahakan Subsektor Tanaman Pangan yang mencapai 46,14 persen (383 rumah tangga) dan diikuti oleh Kecamatan Tarakan Barat yang mencapai 28,67 persen (238 rumah tangga). Sedangkan kecamatan yang paling sedikit rumah tangga yang mengusahakan pertanian Subsektor Tanaman Pangan adalah Kecamatan Tarakan Tengah (95 rumah tangga atau 11,44%)

Jenis tanaman padi di Indonesia terdiri dari padi sawah dan padi ladang. Jenis padi sawah lebih banyak diusahakan oleh rumah tangga bila dibandingkan dengan padi ladang. Menurut data ST 2013, di Kota Tarakan terdapat 36 rumah tangga usaha pertanian yang mengelola tanaman padi sawah, sedangkan padi ladang hanya dikelola oleh 3 rumah tangga usaha pertanian.

Selain tanaman padi dan ladang ada pula tanaman palawija yang meliputi kelompok biji-bijian, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Dari 7 komoditas utama palawija yang ditanam di Kota Tarakan, ubi kayu merupakan komoditas yang paling banyak ditanam oleh rumah tangga palawija di Kota Tarakan diikuti oleh komoditas jagung dan ubi jalar. Jumlah rumah tangga usaha pertanian yang mengelola tiga komoditas utama ini masing-masing adalah 579 rumah tangga, 338 rumah tangga, dan 38 rumah tangga. Sedangkan komoditas palawija yang paling sedikit ditanam adalah kedelai dan talas yang masing-masing hanya dikelola oleh 3 rumah tangga dan 5 rumah tangga.

2. Subsektor Hortikultura

Berdasarkan jenis tanaman, tanaman hortikultura dibedakan menjadi tanaman tahunan dan semusim. Tanaman hortikultura tahunan adalah tanaman hortikultura yang umur tanamannya lebih dari satu tahun, sedangkan tanaman yang umurnya kurang dari satu tahun digolongkan menjadi tanaman hortikultura semusim. Tanaman hortikultura (tahunan dan semusim) meliputi buah-buahan, sayuran, obatobatan, dan tanaman hias. 

Menurut hasil ST2013, kelompok tanaman hortikultura yang paling banyak diusahakan oleh rumah tangga usaha hortikultura di Kota Tarakan adalah kelompok tanaman buah-buahan 67,13 persen (1250 rumah tangga) dan yang paling sedikit diusahakan adalah kelompok tanaman hias (22 rumah tangga). Jika melihat perbandingan antara jumlah rumah tangga usaha tanaman hortikultura tahunan dan semusim dapat dilihat bahwa untuk kelompok tanaman buah-buahan, jenis tanaman tahunan lebih banyak diusahakan dibandingkan dengan tanaman semusim.

3. Subsektor Perkebunan

Hasil pencacahan lengkap Sensus Pertanian 2013 menunjukkan jumlah rumah tangga usaha pertanian Subsektor Perkebunan di Kota Tarakan sebanyak 596 rumah tangga. Rumah tangga yang mengusahakan tanaman tahunan jauh lebih banyak dibandingkan jumlah yang mengusahakan tanaman semusim. Sebanyak 589 rumah tangga mengusahakan tanaman tahunan, sementara jumlah rumah tangga yang mengusahakan tanaman semusim sebanyak 16.

Rumah tangga usaha pertanian Subsektor Perkebunan terbanyak di  Kota Tarakan berada di Kecamatan Tarakan Utara, yaitu sebanyak 247 rumah tangga. Rumah tangga yang paling  banyak mengusahakan tanaman tahunan berada di Kecamatan Tarakan Utara (245 rumah tangga), sementara untuk tanaman semusim paling banyak diusahakan oleh rumah tangga di Kecamatan Tarakan Timur dan Tarakan Utara (masing-masing 6 rumah tangga).

Rumah tangga usaha pertanian di Kota Tarakan hanya mengusahakan dua komoditas tanaman perkebunan semusim yakni sereh wangi dan tebu (ditambah lainnya) dimana rumah tangga usaha perkebunan sereh wangi sebanyak 10 rumah tangga dan tebu 7 rumah tangga.

4. Subsektor Peternakan

Berdasarkan hasil ST2013, rumah tangga usaha pertanian Subsektor Peternakan memiliki jumlah rumah tangga usaha terbanyak ketiga (1.723 rumah tangga) di Kota Tarakan setelah Subsektor Perikanan dan Hortikultura. Ternak yang diusahakan/dipelihara oleh rumah tangga pertanian dibedakan menjadi empat kelompok, yaitu: kelompok ternak besar terdiri dari sapi potong, sapi perah, kerbau, dan kuda; kelompok ternak kecil terdiri dari kambing, domba, dan babi; kelompok unggas terdiri dari ayam lokal (ayam kampong dan ayam local lainnya), ayam ras petelur, ayam ras pedaging, itik, dan itik manila; serta kelompok ternak lainnya terdiri dari angsa, kalkun, burung merpati, burung puyuh, dan kelinci.

5. Subsektor Perikanan

Kegiatan usaha pertanian di Subsektor Perikanan terdiri dari kegiatan Budidaya Ikan dan kegiatan Penangkapan Ikan. Dari kedua kegiatan tersebut, hasil ST2013 mencatat bahwa terdapat 5.446 rumah tangga usaha pertanian di Subsektor Perikanan (satu rumah tangga dapat melakukan lebih dari satu kegiatan perikanan). Jumlah rumah tangga yang mengusahakan kegiatan Budidaya Ikan terlihat mendominasi usaha rumah tangga Subsektor Perikanan.  Berdasarkan hasil ST2013, terdapat sebanyak 3.300 rumah tangga yang mengusahakan kegiatan Budidaya Ikan dan jumlah rumah tangga yang mengusahakan kegiatan Penangkapan Ikan adalah sebanyak 2.146 rumah tangga. 

Jumlah rumah tangga yang mengusahakan kegiatan Budidaya Ikan, dapat di rinci ke dalam dua komoditas utama, yaitu Bukan Ikan Hias dan Ikan Hias. Untuk kelompok bukan ikan hias, budidaya ikan air laut dengan jenis ikan utama adalah rumput laut terlihat mendominasi kegiatan budidaya ikan. Hal ini tercermin dari banyaknya jumlah rumah tangga yang mengusahakan rumput laut sebagai jenis ikan utama, yaitu sebanyak 506 rumah tangga.  Selain itu, udang windu merupakan jenis ikan utama pada kegiatan budidaya ikan di tambak/air payau  yang memiliki jumlah rumah tangga terbanyak, yaitu sebanyak 2.148 rumah tangga. Sedangkan untuk kegiatan budidaya di air tawar, ikan lele merupakan jenis ikan utama yang paling banyak diusahakan oleh rumah tangga, yaitu sebanyak 118 rumah tangga.

   

6. Subsektor Kehutanan

Rumah tangga usaha pertanian Subsektor Kehutanan mencakup ke dalam 4 (empat) jenis kegiatan, yaitu kegiatan Budidaya Tanaman Kehutanan, Menangkar Satwa/Tumbuhan Liar, Menangkap Satwa Liar, dan Memungut Hasil Hutan. Hasil ST2013 menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 82 rumah tangga pertanian Subsektor Kehutanan di Kota Tarakan. Dari sejumlah rumah tangga usaha Subsektor Kehutanan di Kota Tarakan, sebagian besar rumah tangga memiliki jenis usaha pemungutan hasil hutan (35 rumah tangga) dan budidaya tanaman kehutanan (31 rumah tangga).

• Permasalahan Utama dalam Ekonomi Daerah dan Solusinya

Permasalahan pembangunan merupakan akar permasalahan pembangunan di daerah dan mengakibatkan dampak buruk berantai pada pencapaian sasaran pembangunan yang lain jika tidak segera diperbaiki. Berdasarkan gambaran kinerja pembangunan wilayah, analisis pembangunan, serta identifikasi permasalahan yang telah dilakukan, permasalahan utama yang mungkin menjadi tantangan ekonomi daerah dan solusinya ini adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Sumber Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

Dari sisi pengeluaran (penggunaan) pendorong utama pertumbuhan ekonomi Kota Tarakan adalah ekspor dan impor karena tarakan merupakan salah satu kota yang masuk kedalam wilayah provinsi baru, bentuk pemekaran daerah sehingga masih saja mengikuti Provinsi Kalimantan Timur, terkait dengan keberadaan sumber daya alam minyak dan gas bumi di provinsi ini. Peranan ekspor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sangat tinggi dan dominan. Nilai ekspor dan impor yang tinggi mengindikasikan aktivitas investasi lebih banyak berasal dari luar daerah, sedangkan investasi domestik relatif belum berkembang.

Pertumbuhan ekonomi yang terlalu bertumpu pada ekspor sangat rentan terhadap gejolak ekonomi dunia. Kontraksi sektor-sektor yang berorientasi ekspor berpotensi diikuti pengurangan tenaga kerja yang dapat berakibat pada meningkatnya pengangguran di daerah. Tantangan yang harus dihadapi adalah mendorong terciptanya keseimbangan sumber-sumber pertumbuhan khususnya dengan meningkatkan peran investasi (pembentukan modal tetap bruto) dalam perekonomian daerah.

2. Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Wilayah

Dari segi kualitas, jalan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2014 dengan kondisi baik adalah 60 persen. Permasalahan yang sering mengemuka yaitu kerusakan jalan. Hal ini tentu menjadi penghambat peningkatan produktivitas sektor pertanian dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi bagi pengembangan industri lokal. Kondisi jalan yang buruk akan meningkatkan waktu tempuh perjalanan dan membengkakkan biaya distribusi barang antar daerah, yang pada gilirannya menghambat perekonomian daerah. Pemerintah haru melakukan upaya peningkatan kualitas jaringan jalan di Provinsi Kalimantan Utara.

3. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia di suatu daerah, semakin produktif angkatan kerja, dan semakin tinggi peluang melahirkan inovasi yang menjadi kunci pertumbuhan secara berkelanjutan. Kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Utara yang ditunjukkan melalui nilai IPM relatif baik namun harus ditingkatkan karena berada di bawah IPM.

Adapun solusi yang bisa dilakukan dalam menangani permasalahan ekonomi diatas adalah:

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana dalam menyiapkan sumberdaya manusia untuk pembangunan. Penyelenggaraan pendidikan di daerah terpencil akan mampu menjembatani kesenjangan budaya di masyarakat melalui budaya belajar di sekolah. Karena pembangunan sektor pendidikan di Kalimantan Utara memiliki peran penting dan strategis. Program wajib belajar 9 tahun dan 12 tahun, GerakanNasional Orang Tua Asuh(GNOTA), dan berbagai program pendukung lainnya adalah bagian dari upaya pemerintah mempercepat peningkatan kualitas SDM. Peningkatan SDM lebih difokuskan pada pemberian kesempatan luas pada penduduk untuk menikmati pendidikan terutama kelompok usia sekolah.

b. Kesehatan

Faktor kesehatan merupakan salah satu kebutuhan penting untuk pembangunan manusia. Penyediaan fasilitas kesehatan menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan pembangunan kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara. Pembangunan sektor Kesehatan meliputi seluruh siklus atau tahapan kehidupan manusia. Bila pembangunan kesehatan berhasil dengan baik, secara langsung atau tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan. Peningkatan jumlah pelayanan kesehatan diperlukan untuk memenuhi kesehatan sekaligus mengurangi biaya kesehatan di Kalimantan Utara. Jumlah dokter, tenega medis, paramedis, non teknis medis terus meningkat, sementara jumlah dokter umum jumlahnya 237 orang pada tahun 2012 meningkat menjadi 270 orang pada tahun 2013.

 Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakat adalah dengan membangun atau memperbaiki fasilitas kesehatan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah menyediakan sarana dan prasarana untuk pelayanan kesehatan dengan baik, yaitu penyediaan rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, dan tenaga medis yang mencukupi. Sasaran pembangunan kesehatan di Provinsi Kalimantan Utara antara lain program peningkatan sarana prasaran alat RS rujukan regional di RSUD Tarakan.

Untuk masalah gizi buruk, di Kalimantan Utara masih terdapat kasus kurang gizi di beberapa daerah. Gizi buruk disebabkan kurangnya pengetahuan dari orang tua mengenai asupan gizi anak. Untuk menekan angka balita gizi buruk diperlukan kerjasama lintas sektor diantaranya Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD). Pemantauan kesehatan balita juga dapat dideteksi lebih awal melalui layanan posyandu. Selain itu, peningkatan angka kecukupan gizi harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan keluarga. Program prioritas yang harus dilakukan terkait dengan pembangunan kesehatan harus menyeluruh dari penurunan AKB, peningkatan gizi masyarakat,jaminan kesehatan ibu hamil, serta pelatihan tenaga medis.

c.  Perumahan

Arah kebijakan pada sasaran pembangunan perumahan adalah meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai. Kebutuhan rumah layak huni di Kalimantan Utara sangat besar, mengingat masih banyaknya penduduk yang belum meiliki rumah yang layak ditempati, kepemilikan pemukiman yang belum tertata, serta terdapat keterbatasan lahan yang disebabkan oleh kondisi fisik wilayah Kalimantan Utara. Pemenuhan hunian yang layak dengan didukung oleh prasaran, sarana, dan utilitas yang memadai perlu mendapatkan perhatian khusus. Kegiatan pembinaan dan bantuan teknis pembiayaan perumahan bagi masyarakat dapat meningkatkan dan mendorong pemberdayaan masyarakat serta membina peran swasta juga para pemangku kepentingan dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Indikator perkembangan infrastruktur kesehatan di Kalimantan Utara menunjukkan peningkatan hingga tahun 2014. Jumlah rumah tangga dengan lantai rumah bukan tanah sudah hampir mencapai 100 persen, namun ketersediaan air minum dan sanitasi layak masih di bawah rata-rata nasional. Ketersediaan fasilitas air ledeng untuk perumahan masih menjadi kendala di beberapa daerah di Kalimantan Utara. Hal ini menyebabkan banyak rumah tangga yang memilih air kemasan sebagai sumber air minumnya. Persentase rumah tangga yang menggunakan air kemasan (bermerk/isi ulang) semakin meningkat dan yang menggunakan air

Permasalahan dalam penyelenggaraan air minum dan sanitasi adalah minimnya keberlanjutan sarana dan prasarana yang telah terbangun, semakin terbatasnya sumber air baku untuk air minum dan kurang optimalnya sinergi pembangunan air minum dan sanitasi. Minimnya keberlanjutan sarana dan prasarana disebabkan oleh belum optimalnya kesadaran dan pemberdayaan masyarakat, keterlibatan aktif pemerintah daerah baik dari aspek regulasi maupun pendanaan, serta penerapan manajemen aset. Penyediaan layanan sanitasi belum tersinergikan dengan penyediaan layanan air minum sebagai upaya pengamanan air minum untuk pemenuhan aspek 4K (kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan). Belum optimalnya pembangunan prasarana dasar pada permukiman yang dibangun menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan kawasan kumuh di perkotaan

d. Mental/karakter

Pembangunan karakter melalui pendidikan dalam masyarakat merupakan upaya meningkatkan sikap mental untuk meningkatkan nilai etis diterapkan dalam kehidupan seharihari. Karakter mengacu pada kebiasaan berpikir, bersikap, berbuat dan memotivasi kehidupan seseorang. Karakter erat kaitannya pola tingkah laku dan kecenderungan untuk berbuat baik. Dalam hal ini perlu adanya usaha mengadakan pendidikan baik formal maupun informal di lingkungan tempat tinggal untuk menggerakkan perubahan yang terjadi. Pembangunan wilayah Kalimantan Utara menuntut perubahan sikap mental manusia yang selain merupakan sarana untuk mencapai tujuan pembangunan juga merupakan salah satu tujuan utama pembangunan itu sendiri. Semua elemen masyarakat berperan serta dalam membangun karakter bangsa, di antaranya melalui media massa, pada akademisi, tokoh adat, dan melalui peran organisasi kepemudaan.

Proses penanaman karakter yang dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah meliputi pengembangan bentuk pembelajaran substantif yang materinya terkait langsung dengan nilai, serta melalui pendidikan keagamaan. Peran lembaga adat juga dapat memberikan pemahaman tentang kearifan lokal yang memiliki nilai positif untuk pembangunan.

Pengembangan mental dan karakter bangsa membutuhkan peran serta masyarakat baik melalui pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, serta organisasi kemasyarakatan. Untuk menjamin kesejahteraan sosial keterlibatan pemuda dipelukan untuk mendorong proses pembelajaran serta membangun komitmen bersama dalam pembangunan. Pengembangan karakter pemuda dapat dilakukan melalui lembaga sosial dan organisasi kemasyarakatan karena keterlibatan pemuda dalam hal ini sangat tinggi.

Tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan organisasi kepemudaan adalah adanya sifat dan karakter dari generasi muda yang tidak relevan dengan norma kehidupan masyarakat. Melalui peran organisasi-organisasi ini pengembangan karakter yang positif dapat dilakukan untuk menghindari masalah negatif dalam internal maupun eksternal organisasi. Pemuda memiliki rasa tanggung jawab dalam membangun daerahnya untuk kepentingan masyarakat. Pendidikan karakter bersifat menanamkan kebiasaan dan hal yang baik. Melalui media sekolah, tempat ibadah, serta organisasi masyarakat kebiasaan langsung dipraktekkan.

Kalimantan Utara memiliki potensi sumber daya besar pada wilayah pesisir dan laut. Hal ini didukung dengan wilayah teritorial perairan yang luas, sekaligus memiliki potensi berbagai jenis biota laut yang bernilai ekonomi tinggi. Sektor perikanan dan kelautan menjadi salah satu sektor unggulan di Provinsi Kalimantan Utara, yang terdiri atas perikanan tangkap dan budidaya. Sebagian besar produksi perikanan di Provinsi merupakan perikanan budidaya laut. Hasil perikanan budidaya di Kalimantan Utara selain budidaya laut meliputi budidaya tambak, kolam, karamba, jaring apung dan sawah (mina padi) dengan hasil produksi yang kecil.

 Tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan sektor perikanan di Kalimantan Utara antara lain belum terpadunya usaha penangkapan ikan, tambak ikan, serta budidaya perikanan lainnya, dan penggunaan teknologi penangkapan dan pengolahan hasil ikan yang belum memadai. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan perekonomian berbasis kelautan ini antara lain pemberian kredit mikro kepada nelayan, peningkatan kualitas produk perikanan di pasar lokal dan untuk ekspor, dan pengembangan industri yang berasal dari produk olahan ikan. Pengembangan sektor kelautan ini harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan agar memberikan dampak yang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

BAB III

PENUTUP

Tarakan merupakan salah satu kota dari privinsi yang baru dibentuk oleh Indonesia, yakni Kalimantan Utara sebagai bentuk pemekaran daerah. Salah satu daerah otonom baru (DOB) yang disahkan oleh menjadi provinsi ke 34 di Indonesia. Provinsi baru ini diharapkan dapat mencegah pencaplokan pulau-pulau Indonesia oleh Malaysia. Salah satu alasan pengesahan kebijakan ini adalah untuk memperpendek rentang kendali pemerintah kepada masayarakat di Kalimantan utara sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Sehingga diharapkan bisa mengangkat harkat dan martabat masyarakat tidak saja masyarakat Kalimantan Utara, tetapi masyarakat Indonesia secara umum.

Secara total (dengan migas) PDRB Kota Tarakan yang tercipta pada tahun 2015 mencapai 21,3 triliun rupiah dan jika komoditi minyak dan gas bumi (migas) dihilangkan (PDRB Tanpa Migas) mencapai 20,3 triliun rupiah. Secara riil ekonomi Tarakan masih tumbuh 3,98 persen (dengan migas) atau 4,22 persen (tanpa migas).

Kota Tarakan terletak di kuadran III dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan di bawah rata-rata provinsi (low growth, less pro-poor). Kinerja pembangunan daerah tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah harus bekerja keras untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan produkvititas sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar dari golongan miskin. Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai kebijakan dan program pengurangan kemiskinan.

Realisasi belanja Tarakan berkisar antara 70% - 80% dari anggarannya, sedangkan realisasi pendapatan mengalami peningkatan dari tahun 2010 - 2012, yaitu 106%, 123%, dan 127% dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi pembiayaan netto dari tahun 2010 - 2012 adalah 100%, 101%, dan 109% dari anggaran yang telah ditetapkan.

Hasil ST2013 (Sensus pertanian 2013) menunjukkan bahwa usaha pertanian di Kota Tarakan didominasi oleh jenis usaha rumah tangga. ST2013 mencatat bahwa jumlah rumah tangga usaha pertanian terbanyak di Kota Tarakan adalah di Subsektor Perikanan baik budidaya perikanan maupun penangkapan ikan.

Permasalahan utama yang menjadi tantangan ekonomi daerah adalah kurangnya sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah, rendahnya kualitas SDM, masalah pendidikan, kesehatan, juga karakter dari masyarakat itu sendiri.

Sumber:

www.tarakankota.go.id

www.perpustakaan.bappenas.go.id

https://tarakankota.bps.go.id/